Akasiamedia, Jakarta- Komisi V DPR berencana memanggil Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang juga Menteri Perhubungan Ad Interim, Luhut Binsar Pandjaitan karena tak mengakomodir permintaan para Kepala Daerah untuk menghentikan operasi KRL, khususnya Jabodetabek, terkait penyebaran virus Corona atau Covid-19.
"Hari Selasa Komisi V DPR RI mau memanggil Kemenhub, termasuk mempertanyakan beberapa kebijakan Kemenhub yang sepertinya tidak mendukung Pembatasan Sosial Berskala Besar di Jabodetabek dan daerah lainnya di Indonesia," kata Anggota Komisi V DPR RI Irwan, Sabtu (18/4/2020).
Dia pun mengkritisi sikap Kemenhub yang sepertinya tidak mengindahkan data dari Bupati Bogor Ade Yasin. Di mana sebelumnya, Ade menuturkan, bahwa rata-rata pasien positif terinfeksi virus Corona atau Covid-19 yang berdomisili di Kabupaten Bogor, Jawa Barat lantaran tertular di kereta rel listrik (KRL).
"Ini karena koordinasi penanganan Covid-19 yang tidak jelas dan tegas. PSBB itu tidak jelas mau apa dalam memutus mata rantai Covid-19. Koordinasi dan birokrasinya berbelit-belit.
Hanya memindahkan pembiayaan penanganan Covid-19 ke daerah tetapi kewenangan pembatasan dan lain-lain masih di pusat. Beda halnya dengan karantina wilayah. Semua aktifitas dihentikan dan hidup rakyat dijamin," ungkap Irwan.
Dia pun menegaskan, jika KRL tak dihentikan, maka akan sia-sia kebijakan PSBB. "Pasti sia-sia, kalau KRL masih beroperasi," tukasnya.
Tertular di KRL
Sebelumnya, Bupati Bogor Ade Yasin, merasa yakin bahwa maraknya positif Covid-19 karena KRL.
"Kami yakin salah satu penyebab maraknya positif itu karena KRL. Dari data yang ada, rata-rata dari penumpang kereta. Kasus positif pertama yang di Bojonggede itu dari kereta," ungkap Ade.
Menurutnya, berdasarkan catatan Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Bogor, wilayah dengan jumlah warga paling banyak terinfeksi Covid-19 yaitu zona merah yang terdapat stasiun KRL, seperti Kecamatan Cibinong dan Bojonggede.
Ade Yasin menyayangkan langkah pemerintah pusat yang tetap mengoperasionalkan KRL di tengah penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah DKI Jakarta serta Bogor, Depok, dan Bekasi (Bodebek).
"Jadi mohon kepada pemerintah pusat untuk mendengar aspirasi kami semata-mata untuk memutus mata rantai Covid-19," kata perempuan yang juga merupakan Ketua DPW PPP Jawa Barat itu.
Sementara, Usulan tersebut ternyata ditolak oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang juga Menteri Perhubungan Ad Interim, Luhut Binsar Pandjaitan.
Menurut dia, KRL tetap beroperasi dengan pembatasan waktu dan pengendalian penumpang, sampai Bantuan Sosial (Bansos) yang dari pemerintah sudah diterima masyarakat.
"Pak Menko Luhut mendapatkan laporan bahwa penumpang KRL itu mayoritas adalah pekerja. Jadi kita juga tidak ingin seperti mereka yang bekerja di fasilitas kesehatan jadi terdampak jika KRL ini disetop operasionalnya," kata Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi, dalam keterangannya, Jumat (17/4/2020). (liputan6.com).
0 Comments