Penyebabnya, kata Arifin, tak lain karena masih banyaknya penyimpangan dalam distribusi BBM subsidi. "Tadi disampaikan BPH, banyak penyimpangan terjadi, ada dua hal yang bisa kita sampaikan. Kurangi dan eliminasi masalah penyimpangan ini," kata Arifin, di kantor BPH Migas, Senin (30/12/2019).
Ia meminta agar masyarakat turut mengawasi dan pelaku cepat menyadari dan pemangku kepentingan di daerah juga berikan pengawasan.
Selain itu, Arifin juga menekankan penggunaan teknologi untuk pengawasan seperti digitalisasi noozle. "Di 2020 sudah separuh, harapan selesai semua. Penyimpangan ini saya ikut saksikan terutama di daerah, pengisian dilakukan di depan mata."
Arifin juga menekankan pentingnya pendataan, di mana seiring dengan pertumbuhan ekonomi perlu ada koreksi alokasi subsidi. "Ini membutuhkan upaya semua pihak, meningkatkan tingkat pendataan masyarakat kita dan upaya kita alokasikan, harus jadi concern semua pihak."
Menurutnya, ada banyak opsi langkah penghematan BBM yang bisa dilakukan di Indonesia. Baik mulai dari program substitusi dengan penggunaan sumber energi dari dalam negeri, sehingga kita berdaulat pada energi.
Terkait BBM 1 Harga, pemerintah kini memiliki 500 stasiun. Harga BBM yang per liter bisa menjadi Rp 100 ribu kini setara dengan Jakarta yang hanya Rp 6.450 per liter. "Ini adalah upaya bagaimana meningkatkan data beli masyarakat tidak usah membakar, tapi untuk keperluan lain."
0 Comments